Rupiah Anjlok, PB SEMMI Minta Pemerintah Segera Perbaiki Ekonomi Bangsa

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah. Untuk kesekian kalinya, rupiah kembali berada pada level di atas Rp 15 ribu per dolar AS, Jumat 05/10/18.

Dengan kondisi ekonomi saat ini, Rakyat indonesia mengalami kesulitan hampir di semua  lini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, Rakyat mendapatkan kesulitan.

Akmal Rusli Aktivis Nasional,Ketua PB SEMMI Bidang Hubungan Internasional kepada media via whatshapp mengatakan, selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari kuartal empat 2014 hingga kini, rupiah sudah terdepresiasi sebesar kurang lebih 20 persen.

Adapun pada perdagangan di pasar spot 2 atau perdagangan valuta asing September 2018, pelemahan kurs rupiah tercatat sebagai yang paling besar di antara mata uang Asia lainnya.

"Meskipun mata uang lainnya juga melemah namun tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Ketua PB SEMMI Bidang Hubungan Internasional ini pun Meminta  pemerintah untuk terus memperbaiki perekonomi Bangsa, jangan terus menyalahkan faktor eksternal. Pemerintah semestinya transparan alias jujur tentang kondisi fundamental perekonomian nasional.

Pasalnya menurut dia, ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama yakni BI (Bank Indonesia) sudah tidak mampu untuk terus-menerus melakukan intervensi terhadap Rupiah.

"Cadangan devisa kami perkirakan turun menjadi 116,5 miliar dolar minggu ini. Jika cadangan devisa terus digunakan untuk intervensi Rupiah, akan berbahaya bagi ekonomi secara keseluruhan," tandas Akmal Rusli.

Dalam kesempatan Yang sama ketua Bidang Ekonomi dan Wirausaha PB SEMMI Ayyub Zulkifli menuturkan,harga minyak dunia (brent crude) telah menyentuh angka 86 dolar AS per barel hari ini. Efeknya ada pada kenaikan nilai defisit impor migas. Kenaikan harga minyak ini diprediksi terus berlangsung hingga mencapai 100 dolar AS per barel dalam beberapa bulan ke depan.

"Akibatnya, nilai tukar Rupiah juga makin tertekan seiring naiknya harga minyak," ucapnya.

 kecanduan pemerintah terhadap utang asing dalam denominasi dolar masih belum juga sembuh. Yang terbaru, pemerintah berupaya mendapatkan pinjaman dalam meeting IMF-WB nanti sebesar 2 miliar dolar AS.

"Juga utang untuk membeli 51 persen saham Freeport yang akan dilewatkan 11 bank asing," imbuh  Kabid Ekonomi dan Wirausaha PB SEMMI.

Lanjutnya, kebijakan pengurangan impor lebih dari 1.147 barang ternyata tidak berdampak signifikan. Begitu juga dengan kebijakan konversi B20 atau pencampuran biodiesel.

"Sebaiknya dipertegas terkait koordinasi yang konkret dan sinergi antar kementerian maupun lembaga terkait dalam pemerintahan Jokowi. Buktikan dengan kerja nyata bukan sebatas kerja kata, karena pada dasarnya, faktor psikologis dalam soal moneter itu sangat dominan. Nampaknya Pemerintah gagal mengeksekusi kebijakan tersebut dengan baik," pungkas Ayyub Zulkifli. [Akmal]